Sukoharjo.rilisjateng.com – Memasuki penghujung tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terus mendorong optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan agar berjalan sesuai target. Evaluasi terhadap realisasi anggaran, progres pekerjaan, serta berbagai kendala di lapangan menjadi langkah penting untuk memastikan program pembangunan terlaksana secara efektif dan tepat waktu.
Hal tersebut menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) APBD Kabupaten Sukoharjo Triwulan III Tahun Anggaran 2026 yang dipimpin Plt. Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo di Auditorium Wijaya Utama Lantai 10, Rabu (14/10/2026).
Dalam sambutannya, Plt. Bupati menyampaikan bahwa realisasi belanja APBD Kabupaten Sukoharjo hingga September 2026 mencapai Rp 1,338 triliun atau 66,38 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 2,016 triliun. Capaian tersebut meningkat 2,48 poin persentase dibandingkan periode yang sama pada 2025, yang tercatat sebesar 63,90 persen.
Meski menunjukkan tren positif, ia meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja, terutama pada program yang realisasinya belum mencapai target. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan guna mengidentifikasi hambatan serta menentukan langkah percepatan yang terukur tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perhatian khusus juga diberikan kepada pelaksanaan proyek strategis daerah. Dari 10 proyek strategis tahun 2026, sebanyak delapan proyek telah menunjukkan realisasi fisik melampaui target, dengan tiga proyek di antaranya mencapai 100 persen. Namun, masih terdapat dua proyek yang mengalami deviasi negatif, yakni rehabilitasi Jembatan Sayegan sebesar -2,91 persen dan rehabilitasi saluran drainase Jalan Bekonang–Mojo sebesar -12,705 persen.
Terkait hal tersebut, perangkat daerah penanggung jawab, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), diminta segera mengevaluasi penyebab keterlambatan dan menyusun langkah percepatan penyelesaian pekerjaan. Koordinasi dengan penyedia jasa serta pihak terkait juga perlu diperkuat agar kendala teknis maupun nonteknis dapat segera ditangani.
Berdasarkan materi evaluasi, realisasi belanja menurut jenisnya meliputi belanja operasi sebesar 69,52 persen, belanja modal 40,22 persen, belanja transfer 61,68 persen, serta belanja tak terduga 1,41 persen. Sementara itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp436,96 miliar atau 74,72 persen dari target Rp584,75 miliar.
Melalui Rakor POK Triwulan III ini, Plt. Bupati memberikan tiga arahan utama kepada seluruh kepala perangkat daerah, yaitu:
1. Mengoptimalkan pelaksanaan program dan percepatan pekerjaan, mengingat waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 semakin terbatas.
2. Meningkatkan pengendalian melalui pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan kesesuaian antara progres fisik dan realisasi keuangan.
3. Melakukan langkah percepatan secara intensif terhadap kegiatan yang belum mencapai target, dengan tetap menjaga kualitas hasil pekerjaan dan mematuhi peraturan perundang-undangan.
Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat memperkuat komitmen, meningkatkan koordinasi, dan mengambil langkah strategis agar pelaksanaan APBD 2026 berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pengendalian yang konsisten dan penyelesaian kegiatan tepat waktu diharapkan mampu mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Sukoharjo dengan tetap mengedepankan akuntabilitas, kualitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.(***)
